Peningkatan Literasi Kebijakan Publik pada Masyarakat Sipil di Lampung
Keywords:
Literasi kebijakan, kebijakan publik, advokasi kebijakanAbstract
Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipil di Lampung yang berkaitan dengan (a) isu-isu kebijakan publik apa saja yang perlu direspon oleh masyarakat sipil; dan (b) upaya yang dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik di Daerah. .
Metode dalam pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, pembahasan studi kasus dan pelatihan advokasi kebijakan. Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat respon peserta terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah dan kapasitas peserta dalam menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah. Pengabdian dilaksanakan di Bandar Lampung dengan peserta adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Materi pengabdian meliputi : (a) Literasi Kebijakan (b) Kebijakan Publik yang bermasalah dan (c) Advokasi Kebijakan. Target luaran yaitu peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang bermasalah dan kemampuan melakukan advokasi kebijakan.
Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu peserta berhasil melakukan evaluasi identifikasi kebijakan kublik yang bermasalah yaitu (a) kebijakan pembangunan terminal agro-bisnis di Lampung selatan. (b) pembangunan Pusat Pemerintahan di Kota Baru. Kebijakan pembangunan Pusat Pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru di (c) Pembangunan Flyover di MBK Jalan Teuku Umar. Konflik ini berakibat pembangunan jalan layang dihentikan sementara. (d) beberapa kasus korupsi di Lampung.
Downloads
References
Aziz, A. & Arnold, D. D. (2003). Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara Asia. Bantul: Pustaka Amanah.
Cassel, C. A., & Lo, C. C. (1997). Theories of Political Literacy. Political Behavior, 19(4).
Daud, I. I. (2009). Reformasi dan Arah Perubahan Politik Indonrsia dalam Politik dan Pemerintahan Indonesia, Rames M dkk (editor). Jakarta: MIPI.
Yulden, E. A. (2011). Pemantauan dan Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran Daerah. Lampung: KoAK.
Hogwood, B. W. & Lewis, A. Gunn. (1986). Policy Analysis, for The Real World. Oxford: Oxford University Press.
Jung. K. H. (2008). An empirical analysis of the policy literacy function: A focus on civic activities. Korean J Public Admin., 46(4), 73–104.
Karim, A. G. dkk. (2015). Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman. Sleman: JPP FISIPOL UGM dan KPU Kabupaten Sleman (laporan penelitian).
Madhok, S. (2005). Autonomy, Political Literacy and the "Social Woman": Towards a Politics of Inclusion”, dalam C. Bates, & S. Basu (Eds.), Rethinking Indian Political Institutions. London: Anthem.
Mustopadidjaja, A. R. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Pakaya. L. O. (2007). Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembangunan Daerah" dalam Wiratma, dkk (editor) Membangun Indonesia dari Daerah. Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah. Jakarta: CSIS.
Pratikno. (November 2007). Governance dan Krisis Teori Organisasi. Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, 12(2).
Prasojo, E. (2004). People and Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, IV(2).
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo,.
Zuhro, R. S. (2004). Dinamika Kekuatan Masyarakat Lokal dan Demokratisasi : Studi Kasus di Kabupaten Malang 2001-2004. dalam Afadlal, dkk. Dinamika Kekuatan Masyarakat Lokal Era Otonomi Daerah. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2022 Syarief Makhya, Maulana Mukhlis, Tisnanta Tisnanta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
